Situs Taruhan Bola Online - Motor Bisa Lewat Thamrin, Adil Atau Jadi Semrawut?

Situs Taruhan Bola Online - Satu per satu sepeda motor terlihat melintas di dua arah ruas Jalan Medan Merdeka Barat - Thamrin, Selasa 9 Januari 2018 sore. Tetapi, intensitasnya masih tetap tidak sering.

Pantauan Situs Taruhan Bola Online di Bundaran Hotel Indonesia, mulai sejak jam 15. 30 sampai 16. 30 WIB, cuma sekitaran 15 sepeda motor yang lewat. Di tempat yang serupa, polisi yang berjaga terlihat membiarkan beberapa pemotor itu melintas.

Panorama itu kontras dengan kondisi ruas jalan yang serupa sekian hari terlebih dulu. Jalan Thamrin adalah jalur yang haram dilintasi sepeda motor.

Pemprov melarangnya lewat Pergub DKI Jakarta Nomor 195 Th. 2014 mengenai Pembatasan Lantas Lintas Sepeda Motor. Ketentuan itu diperbarui lewat Pergub Nomor 141 Th. 2015.

Tetapi, semua beralih mulai sejak putusan Mahkamah Agung yang membatalkan regulasi pembatasan sepeda motor itu dipublikasikan ke umum pada Senin 8 Januari 2018 lewat website MA. Pengendara sepeda motor sedikit untuk sedikit mulai berani melalui Jalan Thamrin.

Putusan pembatalan diketok dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada Selasa, 21 November 2017. Ketua Majelis Hakim yang mengambil keputusan yaitu Irfan Fachruddin dengan anggota Majelis Yosran serta Is Sudaryono.

" (Pergub) tidak mencerminkan azas keadilan serta azas kesamaan dalam hukumdan pemerintahan dan tidak berdasarkan pada azas kejelasan maksud, " catat putusan MA itu.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Halim Pagara menyayangkan pembatalan Pergub pembatasan sepeda motor. Berdasar pada penilaian serta evaluasinya, ketentuan itu beresiko penting.

Tingkat kepadatan jalan raya menyusut. Bahkan juga, kecelakaan juga alami penurunan mencolok. Regulasi itu, kata Halim, juga searah dengan maksud pengurangan polusi udara.

" Yang pasti begitu alami penurunan, penting. Pertama kan tak ada kendaraan roda dua yang melintas automatis tak ada insiden. Jadi larangan tempo hari itu begitu efisien, " kata Kombes Halim waktu dihubungi Situs Taruhan Bola Online, Selasa (8/1/2018).

Ketua Dewan Pakar Orang-orang Transportasi Indonesia, Danang Parikesit, menyayangkan patahnya Pergub pembatasan sepeda motor di tangan MA. Ia menilainya, ke depan Pemprov DKI butuh lakukan kajian komprehensif sebelumnya buat ketentuan.

Sebab, lanjut Guru Besar Kampus Gadjah Mada itu, banyak kebijakan Pemprov DKI yang rubuh karna tuntutan orang-orang.

Masalah pembatasan sepeda motor menurut dia harus juga diliat menyeluruh. Kebijakan itu tidak dapat diliat dari kaca mata hitam-putih.

Danang mengibaratkan jalan raya jalan raya jadi satu jaringan. Satu perubahan di satu tempat juga akan berimbas pada tempat beda.

Pembatasan di Thamrin tidak dapat diliat semata pada lajur itu saja. Jalan beda, menurut dia, akan terdampak.

Danang mengacu data Pemprov DKI yang mengatakan kemacetan jalan Thamrin menyusut mulai sejak pembatasan sepeda motor. Dishub sendiri sempat melaunching penurunan volume kendaraan dari 63. 000 jadi 4. 886. Persentasenya menjangkau 22, 4 %.

Di bagian beda, kecepatan kendaraan bertambah. Apabila sebelumnya pembatasan kendaraan cuma dapat melaju 26, 3 km. /jam, angkanya jadi 30, 8 km. /jam sesudah pembatasan.

Hal tersebut beresiko pada saat tempuh yang lebih baik 15 %, dari 8, 1 menit jadi 6, 8 menit. Danang lihat ada masalah yang luput dari penilaian. Ia mengatakan, pembatasan sepeda motor tidak merubah alur tingkah laku transportasi orang-orang.

Dia menyebutkan pembatasan tidak berkorelasi dengan menambahkan pemakai angkutan umum. Berarti, pemakai sepeda motor tetaplah belum juga berpindah moda transportasi.

" Keinginan semula beralih angkutan, itu tidak berlangsung. pemakaian kendaraan umum tidak jadi bertambah, " tutur Danang.

Yang berlangsung, kata dia, pemakai sepeda motor pilih jalur alternatif yang berputar-putar. Danang memprediksi mereka mesti menaikkan saat tempuh ke maksud 10-20 % lebih lama. Akhirnya, kemacetan malah berlangsung di jalur-jalur alternatif.

Belum juga ada alternatif angkutan perjalanan diindikasikan jadi penyebabnya. Orang-orang tidak mempunyai pilihan-pilihan beda. Sesaat, di sekitaran lokasi Thamrin ada banyak pusat perkantoran yang jadi maksud warga.

Kepala Tubuh Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono menyebutkan, pembatasan sepeda motor mesti diliat dari perspektif yang luas. Larangan tidak sebatas mempunyai tujuan kurangi kemacetan di lajur Thamrin.

" Ini bicara masalah segi keselamatan juga, " tuturnya pada Situs Taruhan Bola Online.

Menurutnya, data tunjukkan, angka kecelakaan teratas melibatkan kendaraan roda dua. Walau, Bambang tidak menguraikan angka tentunya.

Fenomena itu ia sebut 'pembantaian massal di jalan raya'. Hal semacam ini juga yang mendorong regulasi pembatasan sepeda motor.

" Masa pemerintah diam saja saksikan kenyataan itu, " ia berujar.

Terkecuali tingkatkan keselamatan di jalan, ada efek positif beda dari pembatasan sepeda motor di tempat yang eksisting. Dari bagian ekonomi, menurut Bambang, berlangsung penghematan.

Hitung-hitungan BPTJ angkanya menjangkau Rp 830 miliar per th.. Terdapat beberapa persyaratan yang dipakai bagi memperoleh nilai efisiensinya.

Bambang mengatakan, pada lain kali tempuh, cost, operasi kendaraan serta tingkat kecelakaan. Ada juga variabel polusi, pemborosan daya, dan sebagainya. Bagaimana juga, lanjut dia, sepeda motor bukanlah moda baik bagi berhemat.

" Roda dua tidak efektif, kan tidak dapat digunakan orang banyak, " ia menuturkan.

Bambang memiliki pendapat masih tetap ada celah bila Pemprov tetaplah menginginkan menjaga ketentuan pembatasan sepeda motor di Thamrin. Ia menyebutkan Pemprov butuh berikan klarifikasi pada MA berkaitan kebijakan itu.

Bambang berkaca pada Permenhub tentang taksi on-line yang sempat juga dibatalkan MA. Menurut dia, pemerintah dapat keluarkan ketentuan sekali lagi berkaitan taksi on-line sesudah berikan keterangan pada MA.

" Jadi, hukum kita hormati, namun mekanisme yang ada pula kita tempuh, " ia memberikan.

Disamping itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Andri Yansyah menyebutkan, DKI juga akan mencabut Pergub yang dibatalkan MA. Tehnis pengerjaannya juga akan lebih dahulu digodok.

" Yang pasti karna ini telah putusan MA final ya mesti dicabut, " kata Andri di Balai Kota Jakarta, Selasa (9/1/2018).

Pemprov DKI juga akan berkordinasi dengan Direktorat lantas Linta Polda Metro Jaya. Ke-2 institusi mengulas tindaklanjut putusan MA.

Sesudah ada perjanjian Pemprov DKI juga akan turunkan rambu-rambu di sekitaran Jalan Thamrin.

Bagi menghindar jalan protokol kembali semrawut, Pemprov DKI telah miliki skenario. Ada lima jalan keluar disediakan, yang semua berkaitan dengan penyediaan transportasi umum.

Program Ok Otrip juga akan dipercepat realisasinya. Lalu, kata Andri, LRT serta MRT, percepatan pembangunan infrastruktur, implementasi electronic road pricing, serta penyediaan tempat parkir.

" Memandangnya positive thinking saja, dalam makna kata adalah pecut untuk kita pertama bagi selekasnya mewujudkan angkutan umum yang bagus, " kata Andri.

" Karna kebijakan pelengkapnya tidak dikerjakan, ini mesti diliat jadi paket kebijakan, " Danang menganalisa.

Ia mencontohkan negara beda yang mengaplikasikan kebijakan pembatasan sepeda motor bagi kurangi macet serta keruwetan. Di Beijing, Cina, umpamanya, sepeda motor dilarang masuk kota.

Kompensasinya, kata Danang, pemerintah sediakan transportasi umum yang ideal. Begitu, pembatasan sepeda motor semakin lebih efisien menghimpit kemacetan.

" Jadi bukanlah masalah mana (kebijakan) benar, mana salah, " pungkas Danang.

Walau ada juga negara yang system transportasi publiknya jelek namun tetaplah mengaplikasikan pembatasan. Ia mengatakan Kota Yangon melarang sepeda motor masuk ke jalan protokol. Walau sebenarnya transportasi publiknya lebih jelek di banding Jakarta. Dikutip Situs Taruhan Bola Online Terpercaya.